Cara Cek NPWP dengan NIK KTP menjadi informasi penting bagi wajib pajak yang ingin memastikan data identitasnya telah terhubung dengan sistem perpajakan. Melalui layanan resmi DJP, pengecekan dapat dilakukan secara online untuk mengetahui status NPWP berdasarkan NIK yang digunakan sebagai identitas perpajakan.
Perubahan ini membuat masyarakat tidak selalu perlu mengingat nomor NPWP lama 15 digit ketika mengakses layanan perpajakan. Namun, memiliki NIK tidak otomatis berarti seseorang telah menjadi wajib pajak karena aktivasi NIK sebagai NPWP tetap berkaitan dengan status dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Apa Itu NPWP dan Hubungannya dengan NIK KTP?
NPWP adalah nomor identitas yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Sejak penerapan format NPWP 16 digit, NIK digunakan sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia sehingga satu identitas dapat digunakan dalam administrasi kependudukan sekaligus perpajakan.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, serta layanan perpajakan lainnya.
Apakah Semua Pemilik NIK Otomatis Memiliki NPWP?
Tidak. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penduduk Indonesia yang memiliki NIK tidak serta-merta menjadi wajib pajak hanya karena mempunyai nomor identitas kependudukan. Aktivasi NIK sebagai NPWP dilakukan ketika seseorang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.
Karena itu, NIK yang tercantum pada KTP dan NIK yang sudah berfungsi sebagai NPWP perlu dibedakan. Seseorang dapat memiliki NIK tetapi belum berstatus sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan.
Mengapa NIK Digunakan sebagai NPWP?
Penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan menyederhanakan administrasi karena wajib pajak orang pribadi tidak perlu menggunakan dua nomor identitas berbeda untuk kebutuhan yang berkaitan dengan perpajakan. DJP juga menyebut integrasi ini dapat memudahkan pertukaran dan integrasi data perpajakan dengan data pihak lain.
Dalam sistem Coretax, NPWP orang pribadi penduduk Indonesia menggunakan format 16 digit yang sama dengan NIK. Sementara itu, NPWP lama 15 digit tetap memiliki konteks dalam administrasi sebelumnya dan sistem baru menggunakan format 16 digit.
Syarat Cek NPWP dengan NIK KTP yang Perlu Disiapkan
Untuk melakukan pengecekan melalui Coretax, pengguna perlu menyiapkan NIK yang tercantum pada KTP. Jika ingin mengakses akun Coretax, pengguna juga membutuhkan informasi kontak seperti alamat email dan nomor ponsel yang terdaftar pada sistem DJP sesuai kondisi akun.
Pastikan NIK yang digunakan merupakan milik sendiri dan dimasukkan pada situs resmi Coretax DJP. Jangan memberikan NIK, foto KTP, kata sandi, kode OTP, atau informasi akun kepada orang lain yang mengaku dapat membantu melakukan pengecekan.
Data yang Sebaiknya Disiapkan
Beberapa informasi yang dapat diperlukan bergantung pada tujuan pengecekan adalah sebagai berikut:
- NIK 16 digit pada KTP.
- Kartu Keluarga apabila diperlukan untuk proses pemadanan atau pelayanan tertentu.
- Alamat email yang terdaftar pada DJP.
- Nomor ponsel yang terdaftar pada DJP.
- NPWP lama 15 digit jika masih memilikinya.
- Akses ke email atau nomor ponsel untuk menerima verifikasi.
Tidak semua data tersebut harus dimasukkan hanya untuk mengecek status NIK sebagai NPWP. Kebutuhannya bergantung pada apakah pengguna hanya melakukan pengecekan atau sekaligus melakukan aktivasi akun dan memperbaiki data perpajakan.
Bagaimana Jika Email atau Nomor HP Sudah Tidak Aktif?
Jika pengguna sudah memiliki NPWP tetapi tidak dapat mengakses email atau nomor telepon yang sebelumnya terdaftar, Coretax menyediakan mekanisme untuk melakukan perubahan detail kontak dalam proses permintaan akses digital. Sistem dapat meminta verifikasi terhadap informasi kontak baru menggunakan OTP.
Jika proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri, pengguna dapat mencari bantuan melalui kanal resmi DJP atau kantor pajak. Hindari menggunakan jasa pihak tidak resmi yang meminta kredensial akun Coretax untuk melakukan perubahan data.
Cara Cek NPWP dengan NIK KTP Secara Online melalui Coretax DJP
Cara cek NPWP dengan NIK KTP dapat dilakukan melalui situs resmi Coretax DJP. Salah satu cara untuk mengetahui apakah NIK sudah terdata adalah melalui proses Aktivasi Akun Wajib Pajak, kemudian memasukkan NIK dan menjalankan pencarian.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
- Buka situs resmi Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id.
- Pilih menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.
- Centang pilihan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
- Masukkan NIK sebagai identitas wajib pajak.
- Klik tombol Cari.
- Perhatikan informasi yang ditampilkan sistem.
- Jika data ditemukan, lanjutkan proses sesuai kebutuhan akun.
DJP menjelaskan bahwa apabila pada proses pencarian muncul nama dengan tanda bintang, hal tersebut menunjukkan data sudah terdata dalam sistem. Cara ini dapat digunakan untuk mengecek keterhubungan NIK dengan data perpajakan sebelum melanjutkan proses aktivasi akun.
Jika NIK Sudah Terdaftar
Apabila NIK berhasil ditemukan, pengguna dapat melanjutkan proses akses atau aktivasi akun Coretax sesuai kondisi sebelumnya. Bagi wajib pajak yang sudah pernah menggunakan DJP Online dan NIK-nya telah dipadankan, akses Coretax dapat dilakukan dengan membuat atau mengatur ulang kata sandi.
Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum pernah menggunakan DJP Online, proses aktivasi akun dapat dilakukan melalui menu Aktivasi Akun Wajib Pajak. Dalam proses tersebut, sistem dapat meminta detail kontak dan verifikasi identitas menggunakan swafoto.
Jika NIK Belum Terdata
Jika NIK belum ditemukan atau belum terhubung dengan data perpajakan, jangan langsung membuat akun baru secara sembarangan. Periksa kembali NIK dan data kependudukan yang digunakan karena ketidaksesuaian informasi dapat menyebabkan proses validasi tidak berhasil.
Jika seseorang sebenarnya sudah memiliki NPWP tetapi NIK belum terpadu dengan data NPWP, DJP menjelaskan bahwa pemadanan secara mandiri telah berakhir pada 31 Desember 2024. Untuk kondisi tersebut, pemadanan perlu dilakukan melalui petugas pelayanan di kantor pajak.
Cara Mengetahui NIK Sudah Terdaftar sebagai NPWP atau Belum
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Salah satunya adalah mencoba mengakses layanan DJP menggunakan NIK atau melakukan pencarian melalui menu Aktivasi Akun Wajib Pajak di Coretax.
DJP juga menjelaskan bahwa pengguna DJP Online yang NIK-nya sudah dipadankan dapat mengakses Coretax dengan melakukan pengaturan ulang kata sandi. Jika proses tersebut berhasil dan NIK dapat digunakan sebagai ID pengguna, hal tersebut menjadi indikasi bahwa data perpajakan telah terhubung.
Cek Melalui Menu Aktivasi Akun Coretax
Metode yang paling relevan bagi pengguna yang ingin memastikan keberadaan data adalah membuka Coretax dan memilih Aktivasi Akun Wajib Pajak. Setelah pilihan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?” dicentang, masukkan NIK dan klik Cari untuk melihat apakah data ditemukan.
Jika sistem menemukan data yang sesuai, pengguna dapat melanjutkan proses aktivasi atau akses akun. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, pengguna perlu memeriksa apakah memang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau terdapat persoalan pemadanan data.
Cek dengan Login ke Coretax
Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akses, login ke Coretax dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan sekadar melakukan pencarian NIK. Setelah berhasil masuk, status NPWP dan kategori wajib pajak dapat dilihat melalui menu Portal Saya > Profil Saya.
Pada halaman profil tersebut, sistem menampilkan ikhtisar profil termasuk status NPWP dan kategori wajib pajak. Informasi ini lebih tepat digunakan ketika tujuan pengguna bukan sekadar mengetahui apakah NIK terdaftar, tetapi juga ingin mengetahui kondisi status perpajakannya.
Cara Cek Status NPWP Aktif atau Tidak Menggunakan NIK
Untuk mengetahui apakah NPWP aktif atau tidak, pengguna dapat memanfaatkan akun Coretax yang sudah dapat diakses. DJP menjelaskan bahwa status NPWP dapat diperiksa melalui menu Portal Saya > Profil Saya pada Coretax DJP.
Langkahnya adalah masuk ke Coretax menggunakan akun wajib pajak, kemudian membuka Portal Saya dan memilih Profil Saya. Pada halaman tersebut akan terlihat ikhtisar profil yang mencakup status NPWP serta kategori wajib pajak.
Status NPWP Aktif
Status aktif menunjukkan bahwa wajib pajak berada dalam kondisi aktif dalam administrasi perpajakan. Status tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jika status NPWP aktif, pengguna dapat melanjutkan layanan perpajakan yang tersedia sesuai hak dan kewajibannya. Namun, status aktif tidak berarti setiap orang otomatis memiliki jumlah pajak yang harus dibayar karena kewajiban pajak tetap bergantung pada kondisi dan transaksi perpajakan masing-masing.
Status NPWP Nonaktif
DJP menggunakan istilah nonaktif untuk kondisi wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi NPWP-nya belum dihapus. Wajib pajak dengan status nonaktif tidak wajib menyampaikan SPT sejak tahun pajak ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif sesuai ketentuan yang berlaku.
Status nonaktif dapat terjadi karena beberapa kondisi, misalnya orang pribadi menghentikan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat objektif. Kondisi tertentu pada wajib pajak perempuan yang menikah dan memilih menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami juga termasuk salah satu kriteria yang dijelaskan DJP.
Cara Melihat Status NPWP di Profil Coretax
Setelah berhasil login, buka menu Portal Saya dan pilih Profil Saya. Pada bagian ikhtisar profil, pengguna dapat melihat informasi status NPWP dan kategori wajib pajak yang tercatat pada sistem.
Jika status yang muncul berbeda dengan kondisi yang seharusnya, pengguna sebaiknya tidak langsung membuat NPWP baru. Periksa terlebih dahulu informasi profil dan gunakan layanan resmi DJP untuk mengetahui penyebab atau prosedur perubahan status.
Cara Cek NPWP Jika Lupa Nomor NPWP Lama
Jika lupa nomor NPWP lama, wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia pada dasarnya dapat menggunakan NIK sebagai identitas NPWP dalam format 16 digit. Penggunaan NIK sebagai NPWP memang menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan yang diterapkan melalui Coretax.
Karena itu, lupa nomor NPWP lama tidak selalu menjadi masalah besar ketika mengakses administrasi perpajakan saat ini. Yang lebih penting adalah memastikan NIK sudah terhubung dan data wajib pajak dapat diakses melalui Coretax.
Gunakan NIK sebagai ID Pengguna
Pada Coretax, NIK dapat digunakan sebagai ID pengguna bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia yang datanya telah sesuai. Dokumen panduan DJP juga menunjukkan bahwa akses Coretax dapat menggunakan NIK sebagai ID pengguna setelah NIK dan NPWP telah padan.
Jika pengguna sebelumnya sudah mempunyai akun DJP Online dan NIK telah dipadankan, proses perpindahan ke Coretax dapat dilakukan dengan memilih Lupa Kata Sandi dan menggunakan NIK sebagai ID pengguna. Tautan pengaturan kata sandi kemudian dikirimkan melalui kontak yang terdaftar pada sistem DJP.
Bagaimana Jika Membutuhkan NPWP Lama 15 Digit?
NPWP lama 15 digit masih dapat diperlukan dalam konteks administrasi atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan data lama. Jika nomor tersebut benar-benar dibutuhkan tetapi pengguna sudah tidak mengingatnya, gunakan layanan resmi DJP untuk mendapatkan informasi identitas perpajakan yang sesuai.
Jangan menggunakan situs pihak ketiga yang meminta NIK dan data pribadi hanya untuk mencari nomor NPWP. Informasi perpajakan merupakan data sensitif sehingga pengecekan sebaiknya dilakukan melalui sistem resmi DJP.
Jika Data NPWP Tidak Sesuai dengan NIK
Jika pengguna sudah memiliki NPWP lama tetapi NIK belum terpadu atau terdapat perbedaan data, penyelesaiannya bergantung pada kondisi data. DJP menyatakan bahwa pemadanan NIK-NPWP secara mandiri telah berakhir dan untuk kasus yang belum padan, pemadanan dilakukan oleh petugas pelayanan di kantor pajak.
Bawa dokumen identitas yang diperlukan ketika meminta bantuan kepada petugas, terutama KTP dan dokumen pendukung lain jika diminta. Jangan mencoba membuat NPWP baru hanya karena nomor lama lupa atau data belum muncul sebelum memastikan status NPWP yang sudah ada.
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Cek NPWP dengan NIK
Pengecekan NPWP menggunakan NIK sebaiknya dilakukan hanya melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Situs Coretax DJP digunakan untuk berbagai layanan administrasi perpajakan sehingga pengguna perlu memastikan alamat situs yang dibuka benar sebelum memasukkan data pribadi.
Jangan pernah memberikan kata sandi, kode OTP, passphrase, atau informasi login Coretax kepada orang lain. DJP juga mengingatkan pengguna untuk memperhatikan email yang digunakan dalam proses pemulihan akun dan memastikan tautan berasal dari domain resmi DJP.
NIK Tidak Sama dengan Otomatis Menjadi Wajib Pajak
Hal penting yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua pemilik KTP otomatis menjadi wajib pajak karena NIK digunakan sebagai NPWP. DJP menegaskan bahwa kepemilikan NIK tidak serta-merta membuat seseorang menjadi wajib pajak.
NIK berfungsi sebagai NPWP ketika telah diaktivasi sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan secara otomatis membuat setiap pemilik KTP memiliki kewajiban membayar pajak.
Kesimpulan
Cek NPWP dengan NIK KTP dapat dilakukan melalui Coretax DJP dengan menggunakan NIK sebagai identitas perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Untuk mengetahui apakah NIK sudah terdata, pengguna dapat membuka menu Aktivasi Akun Wajib Pajak, mencentang status sudah terdaftar, memasukkan NIK, lalu memilih Cari.
Jika ingin mengetahui apakah NPWP berstatus aktif atau nonaktif, informasi tersebut dapat dilihat setelah login melalui menu Portal Saya > Profil Saya. Coretax akan menampilkan ikhtisar profil yang mencakup status NPWP dan kategori wajib pajak.
Bagi yang lupa nomor NPWP lama, penggunaan NIK sebagai NPWP 16 digit membuat administrasi menjadi lebih sederhana. Namun, apabila NIK dan NPWP lama belum padan atau terdapat ketidaksesuaian data, gunakan layanan resmi DJP atau datang ke kantor pajak untuk mendapatkan bantuan pemadanan.
