Apa Itu Desil 1-5? Penentu Penerima Bansos PKH dan Sembako 2026

Desil 1-5 adalah penentu utama siapa yang berhak menerima Bansos PKH dan Sembako 2026. Angka desil ini mencerminkan posisi kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan seluruh penduduk Indonesia, dan menjadi salah satu dasar utama yang dipakai Kementerian Sosial untuk menyaring siapa yang layak menerima bantuan. Berikut penjelasan lengkap apa itu desil, bagaimana sistem ini bekerja, dan sejauh mana ia memengaruhi kelayakan bantuan sosial di tahun 2026.

Catatan penting sebelum membaca lebih jauh: Kriteria Desil 1-5 untuk penerima Bansos PKH dan Sembako 2026 belum diumumkan secara final dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Kementerian Sosial. Informasi di bawah ini disusun berdasarkan sistem yang berlaku saat ini, termasuk skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sepanjang 2026. Pembaca tetap wajib mengecek pengumuman resmi terbaru dari Kemensos atau melalui situs cekbansos.kemensos.go.id sebelum mengambil kesimpulan apa pun mengenai status kepesertaannya.

Mengapa Desil Menjadi Perbincangan Utama Soal Bansos

Belakangan ini istilah “desil” mendadak ramai dibicarakan di grup WhatsApp keluarga, forum warga, hingga kolom komentar media sosial. Banyak orang yang sebelumnya rutin menerima PKH atau Sembako tiba-tiba mendapati statusnya berubah, sementara tetangga yang dianggap kondisi ekonominya serupa justru masih terdaftar sebagai penerima. Kebingungan ini muncul karena pemerintah kini menjadikan posisi desil sebagai salah satu variabel penentu paling penting, menggantikan cara lama yang lebih mengandalkan penilaian kasar seperti kondisi rumah atau keterangan RT/RW semata.

Perubahan ini semakin terasa sejak pemerintah mulai mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ke dalam satu sistem yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sistem baru ini dirancang agar data kesejahteraan lebih presisi, lebih sering diperbarui, dan bisa mendeteksi perubahan kondisi ekonomi keluarga secara lebih cepat dibandingkan sistem sebelumnya. Konsekuensinya, posisi desil seseorang bisa naik atau turun dalam waktu relatif singkat, tergantung data terbaru yang masuk ke sistem.

Hubungan antara desil dengan program PKH dan Sembako sangat erat. Kedua program bantuan sosial andalan pemerintah ini tidak lagi diberikan berdasarkan asumsi kemiskinan semata, melainkan mengacu langsung pada klaster desil yang tercatat dalam basis data nasional. Artinya, meski seseorang merasa kondisi ekonominya sulit, jika posisi desilnya berada di luar rentang yang ditetapkan untuk program tertentu, maka secara sistem ia tidak akan otomatis masuk sebagai calon penerima.

Satu hal yang perlu digarisbawahi sejak awal: desil dapat berubah berdasarkan data terbaru. Selalu cek pengumuman resmi dari Kemensos atau DTKS sebelum menyimpulkan status kelayakan bantuan keluarga Anda, karena aturan detail mengenai rentang desil untuk tiap program masih terus disesuaikan pemerintah sepanjang tahun berjalan.

Apa Itu Desil dan Cara Kerjanya

Secara sederhana, desil adalah metode pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Bayangkan seluruh keluarga di Indonesia diurutkan dari yang paling tidak mampu secara ekonomi hingga yang paling sejahtera, lalu urutan tersebut dibagi menjadi sepuluh bagian yang masing-masing berisi sepuluh persen populasi. Kelompok paling bawah disebut Desil 1, dan kelompok paling atas disebut Desil 10.

Desil bukan sekadar angka acak. Penentuan posisi desil sebuah keluarga dihitung menggunakan sejumlah variabel yang terukur, bukan berdasarkan kesan atau opini petugas di lapangan. Beberapa variabel utama yang biasa digunakan dalam perhitungan kesejahteraan meliputi:

1. Kepemilikan aset, seperti tanah, kendaraan, dan barang berharga lainnya.
2. Kondisi fisik tempat tinggal, termasuk jenis lantai, dinding, dan atap rumah.
3. Akses terhadap listrik dan sumber air bersih.
4. Tingkat pendidikan anggota keluarga.
5. Jenis pekerjaan dan sumber penghasilan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya.
6. Jumlah tanggungan dalam satu kartu keluarga.
7. Kondisi kesehatan anggota keluarga, termasuk ada tidaknya penyandang disabilitas atau penyakit kronis.

Seluruh variabel tersebut diolah menjadi semacam skor kesejahteraan, kemudian skor itu digunakan untuk menempatkan keluarga pada salah satu dari sepuluh kelompok desil. Proses pengolahan data ini dilakukan secara berkala oleh instansi terkait, sehingga posisi desil seseorang bukanlah status permanen, melainkan cerminan kondisi ekonomi pada periode tertentu.

Yang membedakan sistem desil dengan sistem lama adalah sifatnya yang jauh lebih dinamis. Jika dulu status “miskin” atau “tidak miskin” cenderung statis dan jarang diperbarui, sistem desil memungkinkan pergeseran posisi setiap kali ada pemutakhiran data, baik karena perubahan pekerjaan, bertambahnya aset, berkurangnya tanggungan keluarga, atau sebaliknya. Itulah sebabnya banyak keluarga penerima manfaat yang mengeluhkan status bantuannya berubah tanpa mereka merasa melakukan perubahan apa pun secara sadar, padahal pembaruan data bisa dipicu oleh laporan petugas desa, hasil musyawarah desa, atau sinkronisasi dengan data kependudukan.

Desil 1-5 sebagai Penentu Penerima Bansos

Dari sepuluh kelompok desil yang ada, kelompok Desil 1 hingga Desil 5 adalah yang paling relevan dengan program bantuan sosial, karena kelompok inilah yang mewakili lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga menengah bawah. Berikut gambaran umum karakteristik masing-masing kelompok desil dalam rentang ini.

Desil 1 mewakili sepuluh persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kelompok ini umumnya dikategorikan sebagai keluarga sangat miskin, dengan akses yang sangat terbatas terhadap aset, pekerjaan tetap, maupun fasilitas dasar. Desil 1 hampir selalu menjadi prioritas utama dalam hampir semua program bantuan sosial pemerintah.

Desil 2 mencakup kelompok yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, sedikit di atas Desil 1 namun masih menghadapi keterbatasan ekonomi yang signifikan. Kelompok ini juga menjadi prioritas tinggi dalam penyaluran bantuan.

Desil 3 mewakili kelompok yang sering disebut hampir miskin. Secara ekonomi mereka sedikit lebih baik dibandingkan Desil 1 dan 2, namun tetap rentan jatuh ke kondisi kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Desil 4 dikategorikan sebagai kelompok rentan miskin. Mereka bukan tergolong miskin secara ekstrem, tetapi kondisi ekonominya belum cukup stabil untuk dianggap mandiri sepenuhnya. Kelompok ini kerap menjadi titik perdebatan, karena sebagian program bantuan masih menjangkau Desil 4, sementara sebagian program lain sudah menghentikan alokasi untuk kelompok ini.

Desil 5 berada pada posisi paling tengah dari sepuluh kelompok yang ada, sering disebut sebagai kelompok menengah ke bawah. Untuk kelompok ini, kelayakan menerima bantuan sangat bergantung pada jenis programnya. Sebagian program masih membuka ruang bagi Desil 5, terutama program yang cakupannya lebih luas seperti bantuan iuran jaminan kesehatan, namun untuk program bantuan tunai atau pangan langsung, Desil 5 semakin sering berada di posisi batas yang tidak selalu mendapat prioritas.

Sebagai gambaran umum berdasarkan pola kebijakan yang berlaku sepanjang 2026, berikut tabel sederhana yang bisa membantu pembaca memahami posisi masing-masing kelompok. Perlu diingat, angka dan cakupan ini bersifat indikatif dan bisa berubah mengikuti kebijakan terbaru.

Kelompok Desil	Kategori Kesejahteraan	Potensi Prioritas Bansos
Desil 1	Sangat miskin	Prioritas tertinggi hampir semua program
Desil 2	Miskin	Prioritas tinggi
Desil 3	Hampir miskin	Masih menjadi sasaran utama sebagian besar program
Desil 4	Rentan miskin	Tergantung kuota dan jenis program
Desil 5	Menengah bawah	Terbatas, umumnya hanya program tertentu

Yang perlu dipahami, masuk dalam rentang desil yang menjadi sasaran suatu program bukan berarti otomatis lolos sebagai penerima. Pemerintah tetap mempertimbangkan ketersediaan kuota di setiap wilayah, hasil verifikasi lapangan, serta kelengkapan komponen keluarga yang dipersyaratkan masing-masing program.

Desil dalam Program PKH 2026

Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang paling lama berjalan di Indonesia. Berbeda dengan bantuan tunai biasa, PKH mensyaratkan adanya komponen keluarga tertentu, seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia dini, anak yang masih bersekolah, lansia, atau anggota keluarga penyandang disabilitas berat.

Sepanjang 2026, prioritas penerima PKH secara umum diarahkan pada keluarga yang berada di klaster desil rendah, dengan penekanan lebih besar pada Desil 1 hingga Desil 3 sebagai kelompok paling prioritas, sementara Desil 4 lebih banyak berperan sebagai kelompok cadangan yang bergantung pada ketersediaan kuota di wilayah masing-masing. Beberapa kebijakan yang berlaku pada periode tertentu bahkan memperketat sasaran PKH hanya pada Desil 1 hingga Desil 4, sehingga keluarga di Desil 5 pada umumnya sudah tidak lagi menjadi sasaran utama program tunai ini, meski masih berpeluang mendapat program bantuan lain yang cakupannya lebih luas.

Selain posisi desil, penerima PKH juga harus memenuhi sejumlah syarat lain, di antaranya:

1. Terdaftar aktif dalam basis data kesejahteraan sosial yang dikelola Kemensos.
2. Bukan merupakan aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, maupun pegawai BUMN atau BUMD.
3. Memiliki minimal satu komponen keluarga yang dipersyaratkan, seperti anak sekolah, lansia, atau ibu hamil.
4. Bersedia memenuhi komitmen program, misalnya rutin memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil atau memastikan anak tetap bersekolah.

Penting dipahami, keluarga yang berada di posisi desil rendah namun tidak memiliki komponen keluarga yang dipersyaratkan tidak akan otomatis menjadi penerima PKH, karena program ini memang dirancang khusus untuk keluarga dengan kebutuhan spesifik tersebut, bukan bantuan tunai tanpa syarat.

Desil dalam Program Sembako 2026

Program Sembako, yang juga dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan keluarga kurang mampu melalui saldo elektronik yang bisa dibelanjakan di pedagang atau e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah.

Berbeda dengan PKH yang mensyaratkan komponen keluarga tertentu, cakupan Sembako pada dasarnya lebih luas dari sisi kriteria keluarga, namun tetap dibatasi berdasarkan posisi desil. Pada sebagian besar periode 2026, rentang sasaran Sembako mencakup Desil 1 hingga Desil 5, meski terdapat pula kebijakan yang mempersempit sasaran menjadi hanya Desil 1 hingga Desil 4 pada periode-periode tertentu. Perbedaan cakupan antar periode ini menegaskan bahwa aturan mengenai batas desil untuk Sembako memang bersifat dinamis dan bisa disesuaikan pemerintah kapan saja, sehingga pembaca sangat disarankan mengecek status terbaru melalui kanal resmi alih-alih berpegang pada informasi lama.

Beberapa hal yang perlu diketahui terkait Sembako dan posisi desil:

1. Semakin rendah angka desil, semakin besar kemungkinan keluarga tersebut mendapat prioritas penyaluran.
2. Keluarga di Desil 5 berpeluang lebih kecil dibandingkan Desil 1 hingga Desil 4, dan pada sejumlah periode kebijakan bahkan tidak lagi masuk sasaran sama sekali.
3. Ketersediaan kuota di tingkat kabupaten atau kota tetap menjadi penentu akhir, meski posisi desil sudah memenuhi syarat.
4. Nilai bantuan yang diterima biasanya berupa saldo bulanan dengan nominal tertentu yang disalurkan melalui rekening bank Himbara atau PT Pos Indonesia.

Cara Cek Desil Sendiri via DTKS atau Aplikasi Resmi

Salah satu kabar baik dari sistem digital yang kini diterapkan pemerintah adalah kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek posisi desil dan status kepesertaan bansos secara mandiri, tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas sosial. Berikut langkah lengkap yang bisa diikuti.

Cara pertama, melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id:

1. Buka browser di HP atau komputer, lalu kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih wilayah tempat tinggal secara berurutan, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom yang tersedia. Sebagian versi sistem juga memungkinkan pencarian menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan.
4. Ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul di layar sesuai huruf dan angka yang ditampilkan.
5. Tekan tombol “Cari Data” untuk memulai proses pencarian.
6. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan nama, status kepesertaan pada masing-masing program bansos, serta informasi kelompok desil yang tercatat dalam basis data pemerintah.

Cara kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa diunduh di Google Play Store maupun App Store:

1. Unduh aplikasi resmi bernama Cek Bansos, pastikan hanya mengunduh dari toko aplikasi resmi untuk menghindari aplikasi palsu.
2. Lakukan registrasi akun baru menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga jika belum pernah mendaftar sebelumnya.
3. Lengkapi proses verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP serta swafoto sambil memegang KTP.
4. Setelah akun aktif, masuk menggunakan username dan kata sandi yang telah didaftarkan.
5. Buka menu profil untuk melihat detail status kesejahteraan keluarga, termasuk posisi desil yang tercatat.

Beberapa catatan penting saat melakukan pengecekan:

1. Proses pengecekan tidak dipungut biaya apa pun. Waspadai pihak yang meminta bayaran dengan alasan mempercepat proses cek bansos.
2. Jangan pernah membagikan kode OTP atau PIN Kartu Keluarga Sejahtera kepada siapa pun, termasuk yang mengaku sebagai petugas.
3. Data pada situs dan aplikasi umumnya bersumber dari basis data yang sama, sehingga hasilnya seharusnya konsisten antara keduanya.
4. Tidak ada batasan jumlah pengecekan, sehingga masyarakat bisa memantau statusnya secara berkala, terutama menjelang jadwal pencairan bantuan.

Solusi Jika Desil Tidak Sesuai Harapan

Tidak sedikit masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Untungnya, pemerintah menyediakan mekanisme untuk mengoreksi data melalui jalur resmi. Berikut alur yang bisa ditempuh apabila desil dirasa tidak sesuai.

1. Laporkan ke perangkat RT, RW, atau kelurahan setempat. Sampaikan bahwa Anda ingin mengajukan koreksi atau pemutakhiran data kesejahteraan keluarga.
2. Siapkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan jika memungkinkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
3. Ikuti proses Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan, yakni forum verifikasi warga yang biasanya digunakan untuk memvalidasi kelayakan penerima bantuan di tingkat lokal.
4. Gunakan fitur usul dan sanggah yang tersedia di aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pembaruan data secara digital.
5. Bersiap menerima kunjungan petugas untuk verifikasi lapangan, karena sebagian besar pembaruan data memerlukan konfirmasi langsung terhadap kondisi rumah tangga.
6. Pantau status pengajuan secara berkala melalui situs atau aplikasi resmi, karena proses verifikasi dan pembaruan data ke dalam sistem biasanya membutuhkan waktu hingga proses pemutakhiran periodik berikutnya selesai dilakukan.

Perlu diingat, hasil akhir dari pengajuan koreksi ini bergantung pada hasil verifikasi lapangan dan perhitungan ulang oleh instansi yang berwenang, sehingga tidak semua pengajuan otomatis berujung pada perubahan posisi desil.

Tips Agar Masuk Desil yang Layak Menerima Bansos

Bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar dengan baik dalam sistem, berikut sejumlah langkah praktis yang bisa dilakukan.

1. Pastikan data kependudukan seperti NIK, nama, dan alamat di KTP maupun Kartu Keluarga sudah sesuai dengan data Dukcapil, karena perbedaan ejaan kecil pun bisa membuat sistem gagal mengenali data.
2. Aktif melapor ke RT atau RW jika kondisi ekonomi keluarga mengalami penurunan, misalnya karena kehilangan pekerjaan atau musibah yang memengaruhi penghasilan.
3. Ikuti setiap undangan Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan, karena forum ini menjadi salah satu ruang utama untuk memperjuangkan kelayakan data.
4. Lengkapi dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu dan foto kondisi rumah bila diminta oleh petugas verifikasi.
5. Gunakan fitur usul mandiri di aplikasi Cek Bansos untuk mendaftarkan diri sendiri jika belum pernah terdata sebelumnya.
6. Jangan menunda pelaporan perubahan kondisi ekonomi, karena pembaruan data biasanya dilakukan secara periodik, sehingga semakin cepat dilaporkan, semakin cepat pula kemungkinan data diperbarui.
7. Simpan bukti komunikasi dengan perangkat desa atau kelurahan sebagai catatan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menindaklanjuti pengajuan.
8. Hindari memberikan informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, karena verifikasi lapangan akan tetap dilakukan dan data yang tidak akurat justru bisa memperlambat proses.
9. Rutin memantau status melalui situs atau aplikasi resmi, minimal setiap kali menjelang periode pencairan bantuan.
10. Bila memungkinkan, jalin komunikasi baik dengan pendamping sosial atau pendamping PKH di wilayah masing-masing, karena mereka memiliki akses langsung untuk membantu proses verifikasi data.

Kesalahan Umum Terkait Desil Bansos

Dalam praktiknya, banyak masyarakat melakukan kekeliruan yang membuat proses pengecekan atau pengajuan bantuan menjadi berlarut-larut. Berikut sejumlah kesalahan umum yang perlu dihindari.

1. Menganggap status miskin secara subjektif otomatis membuat seseorang masuk desil rendah, padahal penilaian dilakukan berdasarkan variabel data yang terukur, bukan penilaian sepihak.
2. Tidak memperbarui data setelah terjadi perubahan kondisi ekonomi, misalnya setelah kehilangan pekerjaan, sehingga posisi desil di sistem tetap mencerminkan kondisi lama.
3. Mengunduh aplikasi Cek Bansos tidak resmi atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Kemensos, yang berisiko menyalahgunakan data pribadi.
4. Memberikan kode OTP atau PIN Kartu Keluarga Sejahtera kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan bantuan.
5. Berasumsi bahwa masuk dalam rentang desil prioritas berarti pasti akan menerima bantuan, padahal kuota dan komponen keluarga tetap menjadi penentu akhir.
6. Tidak melengkapi komponen keluarga yang dipersyaratkan untuk program tertentu, misalnya mengajukan PKH tanpa memiliki anak sekolah, ibu hamil, atau lansia dalam satu kartu keluarga.
7. Mengabaikan undangan Musyawarah Desa atau verifikasi lapangan, sehingga proses pembaruan data menjadi tertunda tanpa disadari oleh yang bersangkutan.
8. Membandingkan status diri dengan tetangga tanpa memahami bahwa setiap keluarga memiliki variabel data yang berbeda-beda, meski secara kasat mata kondisinya tampak serupa.

Kesimpulan

Sistem desil menjadi tulang punggung penentuan penerima bansos PKH dan Sembako di tahun 2026, menggantikan cara penilaian lama yang lebih bersifat subjektif. Desil 1 hingga Desil 5 mewakili kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga menengah bawah, namun besarnya peluang menerima bantuan tetap bergantung pada jenis program, ketersediaan kuota, serta kelengkapan komponen keluarga yang dipersyaratkan. Karena sistem ini bersifat dinamis dan terus diperbarui, masyarakat perlu terbiasa mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui situs maupun aplikasi resmi Kemensos, alih-alih hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut.

Sekali lagi perlu ditegaskan, desil dapat berubah berdasarkan data terbaru. Selalu cek pengumuman resmi dari Kemensos atau DTKS agar Anda mendapatkan informasi paling akurat mengenai status kelayakan bantuan keluarga Anda, karena aturan detail mengenai rentang desil untuk setiap program masih dapat disesuaikan sepanjang tahun berjalan.

FAQ Seputar Desil dan Bansos 2026

Apa itu desil 1-5 dalam bansos?

Desil 1-5 adalah lima kelompok teratas dari sepuluh kelompok pembagian tingkat kesejahteraan penduduk, mulai dari Desil 1 yang mewakili keluarga paling tidak mampu hingga Desil 5 yang berada di kelompok menengah bawah. Kelompok ini menjadi rujukan utama untuk menentukan sasaran sejumlah program bansos, meski setiap program memiliki batas desil yang bisa berbeda-beda.

Bagaimana cara cek desil sendiri?

Desil bisa dicek melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, atau melalui aplikasi resmi Cek Bansos setelah melakukan registrasi menggunakan NIK dan Kartu Keluarga. Setelah data ditemukan, sistem akan menampilkan status kepesertaan sekaligus kelompok desil yang tercatat.

Apakah Desil 5 masih bisa dapat PKH?

Pada sebagian besar periode kebijakan 2026, prioritas PKH lebih difokuskan pada Desil 1 hingga Desil 4, sehingga keluarga di Desil 5 umumnya sudah tidak menjadi sasaran utama program tunai bersyarat ini. Namun kebijakan ini bisa berubah, sehingga status terbaru tetap perlu dicek langsung melalui kanal resmi Kemensos.

Kenapa desil saya berubah padahal kondisi ekonomi sama?

Perubahan desil bisa terjadi karena pemutakhiran data secara berkala oleh sistem, sinkronisasi dengan data kependudukan, hasil verifikasi lapangan terbaru, atau perubahan pada data anggota keluarga lain yang turut memengaruhi perhitungan kesejahteraan secara keseluruhan, meski dari sisi Anda pribadi tidak merasa ada perubahan berarti.

Apakah semua keluarga di Desil 1 pasti dapat bansos?

Tidak selalu. Meski Desil 1 menjadi prioritas tertinggi, penetapan penerima akhir tetap bergantung pada ketersediaan kuota di wilayah masing-masing serta kelengkapan komponen keluarga yang dipersyaratkan untuk program tertentu, seperti keberadaan anak sekolah atau lansia untuk PKH.

Tentu, berdasarkan isi artikel mengenai Desil 1-5 dan Penentu Penerima Bansos PKH serta Sembako 2026, berikut adalah draf daftar pustaka atau sumber referensi resmi yang bisa Anda cantumkan di bagian akhir artikel.

Referensi ini disusun menggunakan format standar (seperti APA Style) yang mencakup portal resmi, panduan kementerian, dan landasan pendataan sosial di Indonesia yang disebutkan dalam teks:

Daftar Pustaka

• Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). Portal Resmi Pengecekan Data Penerima Bantuan Sosial. Diakses melalui laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id
• Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). Aplikasi Cek Bansos (Versi Mobile). Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).
• Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2026). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Program Sembako. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas & Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Panduan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Penentuan Kelompok Desil Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta.
• Pemerintah Republik Indonesia. (2026). Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Dalam Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan Nasional Bantuan Sosial.